Archives

Peace Activist
Vol. 12 No. 2 (2025)

The study of peace and religion cannot be separated from the study of politics because most of us live in countries or political communities, namely communities that bind citizens and governments, which at least aim to uphold and maintain justice. In other words, peace activists will be involved in politics, both at the operational and ideological levels. The former leads to public policy. Mapping actors and their relationships is a valuable skill for activists as an advanced skill. Afterward, ideology is absolutely essential to study because it is what gives rise to policies that promote peace or, conversely, violence.
Decolonizing Religion
Vol. 12 No. 1 (2025)

The perceived binary between “world religions” and indigenous traditions is a colonial construct. The editorial asserts that dismantling this oppositional framework is essential for decolonizing religion and enabling constructive conversations with local and indigenous episteme and practices. The five articles in this edition demonstrate how engaging with local practices and indigenous knowledge creates space for resilience, relationality, and ecological stewardship. Such a decolonial approach offers a crucial framework for responding to contemporary global problems, including the climate crisis, economic precarity, and systemic injustices. Ultimately, this editorial calls for more holistic religious praxes and alternative socio-ethical imaginaries.
(Social) Justice in Biblical Theology Perspective
Vol. 11 No. 2 (2024)

The struggle to bring about social justice is sometimes suspected of being a form of cultural Marxism. Is this view representative from a Christian theological perspective? Of course, the answer given will depend on our understanding of social justice itself. Thus, we need to look at several passages of Scripture to get a more balanced picture of this.
The Role of Religion in the Public Sphere
Vol. 11 No. 1 (2024)

This editorial is a small step in an effort to reinterpret the first principle of Pancasila from the perspective of John Calvin's political thought. This effort was motivated by various acts of religious intolerance in Indonesia. This setting cannot be separated from the structural factors surrounding it: government intervention in internal religious affairs. Therefore, a reinterpretation of the first principle is urgently needed because this reinterpretation of the principle of Belief in One God can guarantee freedom of religion and the role of religion in the public sphere. In this way, religion can become a liberating force capable of creating democratic social and political life.
Embracing the Universe
Vol. 10 No. 2 (2023)

Schaefer offers a concept of "significative reciprocity". It is a reciprocal relationship that is important for both sides because humans also preserve themselves when humans look after trees. If this logic is continued, it might lead to a big conclusion: everything is a blessing for others. Perhaps, this topic also represents a movement of thinking in the broader field of theology and religious thought, which is not only increasingly inclusive but also "universal", in the sense of embracing the universe. This idea clearly expands the breadth of the inclusive movement of theology and religious thought, which has penetrated geographical and regional boundaries (theology without borders) or denominational (ecumenical) and religious (interreligious).
Concerning Sacred and Secular Worldview
Vol. 10 No. 1 (2023)

Christianity is only a religion if the dichotomy of secular and spiritual thoughts is the base of it. It has nothing to do with the objective truth we believe. Christianity is only a chosen belief or simply a desire to fulfil an inner desire. However, this is very difficult or even impossible in practice. How can a person make such a sharp division between the spiritual and the secular within himself? How can someone's actions and thoughts separate from his religion or belief in the public sphere?
The Urgency of Religion and Spirituality
Vol. 9 No. 2 (2022)

The emergence of “public religion” in various countries, including Indonesia, shows that religion and spirituality have not disappeared from the public sphere. The articles in this edition demonstrated a common thread that religion and spirituality are still seen and believed to be essential entities by (some) people. They can serve as sources of inspiration and positive activities in smaller scopes (such as family and village) and those in the broader community (such as nation and state). Religion and spirituality have also been shown to have meaningful and valuable contributions to their adherents’ social and individual lives. Thus, Nietzsche’s predictions about the “death of God” (read: religion and spiritual systems), for the time being, have not been proven in Indonesia.
Religion and Ethic in Secular Age
Vol. 9 No. 1 (2022)

Religion, as an ethical and spiritual source in broader contexts, is no longer underestimated by scholars and public policy makers. It has been demonstrated that desecularization constitutes a process of renewing sacred morality in a secular age. Apart from spiritual or local religious believers in Indonesia whose developments are shaped by the state and world religious believers, a large part of people in the world continue seeking spiritualities even without formal religions.
Religion and Security
Vol. 8 No. 2 (2021)

The change in the security paradigm remains an opportunity for religions to give themselves the bargaining power of ideas on affairs on earth. People and religious institutions should participate and contribute on natural to the humanities science as well as from the present to the future. Of course, it doesn't just stop when we roll up our arms to help victims of natural disasters, tackling poverty, uphold human rights, or fight for a decent living environment, the universal mission of religion is also to focus on human flourishing. This mission can only be accomplished by turning from the love of pleasure, which is the main axis of today's culture, to the pleasure of love.
Titik Berangkat Strategi Keamanan Nasional
Vol. 8 No. 1 (2021)

Dalam hal strategi, kita juga mendapati tidak ada strategi yang ampuh dalam mengantisipasi dan mengatasi berbagai ancaman yang ada. Perdebatan seputar strategi menjadikan rentan terjebak pada urusan cara. Jarang disadari bahwa di balik perancangan dokumen strategi tidak semata-mata berpusat pada strategi melainkan jalan hidup (way of life). Jalan hidup ini tidak hanya menyetir seluruh arah kebijakan nasional melainkan cerminan pandangan hidup bangsa yang menjadi kompas dalam mengarungi tantangan tiap masa
Virus: Sebuah Diskursus
Vol. 7 No. 2 (2020)

Wabah virus mendirikan panggungnya sendiri mengenai diskusi akan kebenaran. Kritik ataupun pembelaan menimbulkan pertentangan ‒ yang seringkali dianggap memicu kegaduhan ‒ mengenai gagasan di berbagai bidang ini justru memperoleh ruang untuk mendiskusikan kebenaran dan bukannya sebuah kontes membusungkan manusia yang tergagah, terkuat, terpandai, atau terhebat. Manusia tidak terpanggil untuk itu. Kepingan dan kutipan dari tiap pertentangan gagasan bukanlah recehan melainkan ajang penelitian mencari kebenaran. Sebagaimana halnya kalangan cerdik pandai yang senantiasa ikut serta berjibaku dengan wacana yang tergulir maka semestinya kita menyadari bahwa goresan peristiwa sejarah bermula dari bahasan ide-ide para pemikir.
Kebenaran Sebagai Oasis Masyarakat
Vol. 7 No. 1 (2020)

Awal abad 20, para pemikir menamakan era saat ini dengan era Pascamodern. Sesuai dengan penamaannya, kita berada pada zaman yang sedang melepas bayang-bayang dari sebuah era yang memegang erat modernisme. Manusia mulai beralih dari pemikiran yang rasional, kemajuan ilmu pe - ngetahuan melalui metode empirisnya, dan penekanan pada objektifikasi pemikiran individu menuju pada relativitas. Kebenaran adalah relatif. Dalam bidang kemasyarakatan, perubahan dari pola hidup masyarakat industri ke informasi semakin menunjukkan kekhasan era ini. Sejatinya, kebohongan itu sudah ada sejak zaman purba. Teknologi informasi hanya mempercepat dan mempermudah akses untuk menyebarkan kebohongan. Media sosial menggeser identitas individu yang membutuhkan medan pengakuan yang baru.
Landasan Hidup Bersama
Vol. 6 No. 2 (2019)

Kebijakan publik sejatinya merupakan jawaban terhadap persoalan bersama masyarakat, dan jauh dari usaha mendiskriminasikan kelompok lain. Itulah sebabnya, usaha menghasilkan kebijakan bermutu memerlukan partisipasi masyarakat secara luas, dan dilakukan secara hati-hati, apalagi untuk Indonesia yang didasarkan pada demokrasi Pancasila yang tidak mengenal mayoritas dan minoritas. Kebijakan publik yang didasarkan pada Pancasila sejatinya merupakan jawaban terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat tanpa diskriminasi.
Menyambut Pesta Demokrasi
Vol. 6 No. 1 (2019)

Sebuah kebijakan publik sejatinya tidak berisi keberpihakan pada kelompok tertentu yang mendiskriminasikan kelompok lain. Kebijakan publik merupakan aturan bersama yang dihasilkan dari konsensus bersama, terlebih lagi untuk Indonesia yang didasarkan pada demokrasi Pancasila yang tidak mengenal mayoritas dan minoritas. Mempromosikan kebijakan yang bertujuan mengintervensi ruang privat atau individu sebagai wujud keberpihakan pada individu atau kelompok tertentu mestinya tidak boleh terjadi jika perumusan kebijakan dilakukan berlandaskan pada Pancasila dan semangat Bhineka Tunggal Ika yang antidiskriminasi.
Heterogenitas Pancasila
Vol. 5 No. 2 (2018)

Heterogenitas tafsir terhadap Pancasila merupakan suatu realitas dari keberagaman yang ada di Indonesia. Namun heterogenitas Pancasila tidaklah menjadi alasan bagi timbulnya konflik antarpandangan yang berbeda. Heterogenitas Pancasila merupakan bukti bahwa semua orang yang berada dalam payung Pancasila diterima keberadaannya sebagaimana adanya. Heterogenitas Pancasila seharusnya dilihat sebagai suatu kesempatan untuk belajar mengenal identitas yang berbeda dari setiap kelompok yang ada di Indonesia, baik suku maupun agamaagama.
Agama dan Kekerasan
Vol. 5 No. 1 (2018)

Kita tentu setuju bahwa agama dan kekerasan adalah dua hal yang bertolak belakang. Mengutip Olaf Herbert Schumann, agama dan kekerasan itu seperti terang dan gelap. Karena itu menuduh agama sebagai sumber kekerasan sama saja menyangkali misi suci agama sebagai pembawa damai. Tepatlah apa yang dikatakan Keith Ward, agama itu sendiri tidak menuntun pada sesuatu yang tidak baik, namun sifat manusia lah yang menuntun pada keburukan.
Mengevaluasi Kebijakan Publik
Vol. 4 No. 2 (2017)

Pemerintah patut berusaha keras menghadirkan kebijakan publik yang unggul, yang dapat dilaksanakan dengan baik untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Elite sepatutnya berjuang keras untuk memahami betapa besar pengorbanan yang harus dikeluarkan dari sebuah kebijakan yang buruk, bukan hanya menghabiskan biaya yang besar, tapi masa depan bangsa menjadi taruhannya. Sebuah kebijakan publik yang unggul tentu akan menghadirkan pelayanan publik yang baik dan kemudian akan berujung pada hadirnya kehidupan publik yang menghadirkan kebaikan bagi semua.
Merajut Kebangsaan
Vol. 4 No. 1 (2017)

Mengenai penyimpangan yang terjadi dalam proses pembangunan masyarakat Pancasila, Eka Darmaputera menjelaskan seperti berikut: Dalam praktik, kita bangun memang bukan masyarakat Pancasila. Masing-masing kelompok sibuk membangun masyarakatnya sendiri. Alhasil, yang terbangun bukanlah masyarakat Pancasila, melainkan satu masyarakat (Pancasila) yang merupakan kumpulan atau penjumlahan dari masyarakat-masyarakat tadi. Satu masyarakat yang merupakan kumpulan umat-umat. Bagaikan sebuah kepulauan yang terdiri dari ratusan pulau, yang satu sama lain tersekat-sekat oleh ribuan selat. Dari sini lah orang dengan tanpa risih dan terganggu mengucapkan atau mendengar: negara agama, No, masyarakat agama, Yes!
Agama Dalam Dunia Publik
Vol. 3 No. 2 (2016)

NKRI adalah milik bersama, yang menjamin bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya. Karena itu dalam proses transformasi Pancasila ke dalam hukum dan perundang-undangan, kelompok-kelompok agama tidak boleh melakukan dominasi atau hegemoni yang berakibat pada penciptaan hukum dan perundangundangan yang diskriminatif. Sebaliknya perjuangan agama-agama dalam transformasi Pancasila dalam hukum dan perundang-undangan harus didorong oleh semangat untuk memberi keadilan bersama. Agama-agama sejatinya harus menyumbangkan nilai-nilai yang inklusif dalam transformasi Pancasila. Nilai-nilai inklusif agama-agama ini akan menjadi landasan moral bagi bangsa Indonesia. Apabila agama-agama tetap berada dalam kodratnya, maka agama dalam dunia publik akan sangat berperan bagi terciptanya negara yang berjalan sesuai dengan kodratnya.
Kebijakan Publik: Sebuah Penunaian Konstitusi
Vol. 3 No. 1 (2016)

Istilah policy (kebijakan) berasal dari bahasa Yunani dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani “polis” (negara-kota) lalu dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi “politia” (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris “policie”, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Kebijakan publik merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan publik. Kebijakan publik ini adalah jalan bagi pemerintah Indonesia untuk mencapai apa yang dicita-citakan seluruh rakyat Indonesia, yaitu terwujudnya suatu masyarakat yang adil dan makmur. Kebebasan beragama yang merupakan syarat hadirnya toleransi antaragama harus didukung oleh perundang-undangan yang sesuai dengan semangat Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.
Konflik Berjubah Agama
Vol. 2 No. 2 (2015)

Toleransi antar-kelompok masyarakat yang lahir dari semangat Bhinneka Tunggal Ika merupakan modal sosial yang menjadi kunci keberhasilan Indonesia, dan harus terus dipelihara untuk menjaga keutuhan Indonesia yang beragam, baik suku, agama, ras dan antargolongan. Sayangnya di Era Reformasi, toleransi kerap mengalami pasang surut yang kemudian menimbulkan konflik antarkelompok di negeri ini. Dalam perjalanan waktu, toleransi antarkelompok di Indonesia itu tidak selalu terjaga dengan baik. Ada banyak konflik antarkelompok masyarakat di negeri ini yang kemudian mengubah wajah Indonesia menjadi negara penuh dengan kekerasan antarkelompok masyarakat.
Memperjuangkan Kebebasan Beragama
Vol. 2 No. 1 (2015)

Karena hak kebebasan beragama merupakan hak dari Allah, maka aktivitas agama merupakan sesuatu yang tidak boleh dibelenggu. Hak menyembah Allah sesuai dengan keyakinan dan agama seseorang, baik pribadi maupun secara berkelompok bukan sesuatu yang diberikan oleh pemerintah, tetapi pemerintah wajib menjaga agar hak-hak kebebasan beragama tersebut dapat terimplementasi dengan baik. Dengan demikian jelaslah bahwa penyembahan kepada Allah baik secara pribadi maupun kelompok tidak memerlukan ijin dari pemerintah. Dan karena kebebasan beragama bukannya tanpa batas, maka kebebasan beragama secara bersamaan juga merupakan kewajiban untuk umat beragama lain dapat melaksanakan kebebasan beragamanya.
Peran Agama terhadap Kebudayaan
Vol. 1 No. 1 (2014)

Stephen Tong menjelaskan,”Kebudayaan adalah kemuliaan manusia yang tertinggi. Keberhasilan sebuah kebudayaan adalah kemuliaan seluruh umat manusia. Sumbangsih dan keberhasilan kebudayaan seharusnya dimiliki seluruh umat manusia.” Pada sisi lain, kejatuhan manusia dalam dosa merupakan fakta sehingga dalam perkembangan budaya manusia tersebut tersembunyi fakta yakni kejatuhan. Itulah sebabnya perkembangan kebudayaan tidak baik-baik saja. Ada kejahatan, korupsi, pelanggaran hak-hak asasi manusia, pelanggaran kebebasan beragama, bahkan peperangan, yang tidak jarang menampilkan wajah bengis manusia. Umat manusia dalam hal ini harus mewaspadai involusi budaya yang menghinakan martabat manusia dan kemudian berjuang bersama-sama untuk mencapai taraf kebajikan tertinggi: Summum Bonum (The Highest Good). Terlebih jika kita setuju bahwa kebudayaan adalah jiwa masyarakat: the soul of society.